TANTANGAN HANIF DHAKIRI

TANTANGAN ketenaga kerjaan memang diakui sangat berat terutama menghadapi masyarakat Ekonomi Asia (MEA) tahun 2015 mendatang. Hal ini diakui Muhammad Hanif Dhakiri yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Muhaimin Iskandar.

Ketenagakerjaan adalah persoalan rumit. Tuntutan buruh kenaikan UMP sementara pengusaha tak bersedia memenuhi. Problema tenaga kerja di luar negeri dan lain sebagainya yang hingga kini masih mencatat diperlukannya perhatian seksama dengan penyelesaian yang cerdas. 

Jabatan itu mungkin tepat untuk Hanif, laki-laki kelahiran Tegal 53 Tahun yang lalu. Selama menjadi anggota Komisi X DPR RI sejak tahun 2009 ini memang tak menggeluti ketenaga kerjaan. Ia menggeluti agama, budaya dan pendidikan. Tapi, sebelum menjadi anggota DPR RI ia pernah menjadi staf ahli menteri Tenaga Kerja Tahun 2006-2007 yang waktu itu dijabat politisi PKB Drs. H. Erman Suparno.

Ketenagakerjaan sebenarnya dekat dengannya. Ia pernah menjabat Ketua Lembaga Studi Advokasi Buruh yang dibentuk Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sejak tahun 1997 hingga tahun 2000. Ia pernah mengikuti Studi Komparatif Parlemen dan Politik Lokal, FNS, di Jerman tahun 1999. Pendiri Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI), Jakarta tahun 1999. Studi Komparatif Sistem Politik, International Republican Institute (IRI), Amerika Serikat tahun 2000.

Peserta Young Leader Workshop, Korea Selatan tahun 2001. Pendiri dan Anggota Komite Eksekutif Monopoli Watch tahun 2002.

Sejak bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Penuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) periode 2006-2011, sebuah organisasi sayap pemuda PKB.

Suami Ma'rifah dan ayah tiga orang anak ini juga tercatat pernah menjadi santri Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo, Jawa Tengah, dan sarjana IAIN Wali Songo Semarang. Ia juga pernah aktif di pers kampus. Beberapa buku telah dilahirkan dari tangannya. Salah satunya adalah buku yang kini sangat terkait dengan jabatannya. Menggagas Fiqih Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa memilih PKB? (2007). Hanif pernah menjalankan studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia.

Terkait dengan kepemimpinan, Hanif pernah berkata : "La islama illa bil jamaah, wala jamaata illa bil imamah, wala imamata illa bittha'ah". Artinya, tidak ada Islam tanpa organisasi. Tidak ada organisasi tanpa kepemimpinan. Dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan.

Share :