WANITA BESI DARI MUSLIMAT NU

Menyebut nama Khofifah Indar Parawansa mungkin kita akan kesulitan kata-kata untuk menyebut kelebihan yang dimiliki. Sejak menjadi politisi di Senayan tahun 1990an, ia sudah menunjukkan kelasnya terutama setelah menjadi juru bicara Partai Persatuan Pembangunan(PPP). 
Ketua fraksi PKB jaman KH Abdurrahman Wahid

Ketika reformasi tiba ia bergabung ke PKB dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR. Namun, bersamaan dengan terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden, Khofifah dipercaya menjabat Menteri Urusan Peranan Wanita. Jabatan menterinya berakhir bersamaan dengan turunnya Gus Dur.

Tapi Khofifah, ibu empat orang anak ini tetap dilirik untuk berbagai jabatan, terutama setelah ia berhasil dipilih sebagai ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU sejak tahun 2000. Bahkan ia dua kali dicalonkan PKB sebagai Gubernur Jawa Timur, namun kalah. Bahkan ketika pemilihan gubernur pertama ia kalah dramatis dari Soekarwo.
Terkait jabatan Menteri Sosial ini, Khofifah menyebut adanya Kementerian Sosial terkesan bahwa membangun kesejahteraan sosial gagal diwujudkan oleh kementerian lainnya. Karena itu, ia pernah menyebut kementerian yang dipimpinnya sekarang sebagai "tong sampah" dalam sesi wawancara dengan salah satu media elektronik. "Saya pernah sebut menteri sosial itu menteri tong sampah. Mereka yang homeless itu jadi sampahnya Menpera. Mereka begitu kan karena program-programnya tidak tercapai" kata Khofifah, seperti dikutip sebuah media. Karena itu gaung kinerja Kementerian Sosial selama ini tidak nyaring terdengar. "Gus Dur mau bubarkan karena mestinya kita tidak melakukan sesuatu yang charity, harusnya memberikan sesuatu yang empowerment" kata penggemar berat kopi hitam tanpa gula ini.
Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya tahun 1989, sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1991, dan Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Jakarta tahun 1997 ini berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi tuntutan rakyat.
Jabatan adalah amanah, kata aktifis IPPNU dan PMII ini. "Kalau sudah mendapat amanat berarti mewakili seluruh Indonesia. Pada setiap amanat di dalamnya pasti ada tanggungjawab yang besar" katanya.

Dikutip dari : Buku Risalah NU Edisi 50 Tahun VII 1435 H/ 2014 M
Post a Comment